Duniamedan.com – Dunia usaha mikro di Kota Medan mendadak diguncang isu serius yang melibatkan salah satu tokoh politik lokal. Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, dituding telah melakukan pemerasan terhadap sejumlah pelaku usaha kecil dengan dalih perizinan usaha yang belum lengkap. Dugaan ini sontak mencuat ke publik setelah beberapa pengusaha mengaku dimintai uang dalam jumlah besar demi kelancaran operasional usaha mereka.
Isu ini pertama kali muncul dari pernyataan salah satu pengusaha yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku telah dipanggil secara pribadi oleh Salomo dan dimintai uang dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga Rp150 juta. “Katanya, kalau tidak mau disegel, kami harus setor uang,” ujarnya kepada sejumlah wartawan lokal.
Pengakuan ini pun mengundang perhatian publik, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merasa khawatir dengan praktik semacam ini. Mereka menilai, jika benar terjadi, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan banyak pihak, khususnya pengusaha kecil yang sedang berjuang memulihkan usaha pasca pandemi.
Salomo TR Pardede, yang merasa dirugikan oleh tuduhan ini, segera memberikan klarifikasi. Dalam pernyataan resminya kepada media, ia membantah keras semua tudingan tersebut. “Tidak benar itu! Saya tidak pernah memeras siapapun, apalagi pengusaha kecil,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (17/4/2025).
Ia mengaku tuduhan tersebut sengaja dibuat untuk mencoreng nama baiknya menjelang tahun politik. “Saya yakin ini bermuatan politis. Kita tahu, tahun ini banyak agenda politik, dan saya yakin ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan saya,” ujarnya dengan nada tegas.
Salomo juga menjelaskan bahwa sebagai Ketua Komisi III DPRD Medan, tugasnya adalah mengawasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha di Kota Medan berjalan sesuai peraturan. Ia menegaskan tidak pernah menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. “Kami melakukan sidak ke beberapa tempat usaha, tetapi tidak pernah ada yang namanya meminta uang,” tambahnya.
Sementara itu, pihak DPRD Kota Medan menyatakan akan menelusuri kabar tersebut lebih lanjut. Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, mengatakan bahwa lembaganya terbuka terhadap segala bentuk laporan dari masyarakat. “Kami tidak akan melindungi siapapun jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Tapi semua harus melalui proses yang benar dan transparan,” ujarnya.
Lembaga antikorupsi lokal juga ikut angkat suara. Forum Transparansi Medan Raya (FTMR) meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan pemerasan ini. “Jangan sampai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif hancur hanya karena satu atau dua oknum,” ujar ketua FTMR, Rahmadsyah.
Isu ini juga memicu perdebatan di kalangan netizen. Di media sosial, tagar #DPRDPerasUMKM sempat trending lokal di Kota Medan, dengan ribuan komentar bernada kecewa dan marah dari warganet. Banyak yang berharap kasus ini bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola perizinan usaha di Medan yang selama ini dinilai rumit dan rawan pungli.
Di sisi lain, para pelaku UMKM menyatakan harapannya agar pemerintah kota dan DPRD bisa menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. “Kami tidak butuh bantuan dana, cukup jangan dipersulit dalam mengurus izin. Jangan sampai kami yang baru merintis usaha malah dijadikan sasaran pungutan liar,” ujar Siti, seorang pelaku usaha kuliner di Medan Johor.
Salomo menyatakan siap jika nantinya dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Ia menyambut baik langkah hukum yang ditempuh untuk mencari kebenaran dari tuduhan yang menurutnya sangat merugikan ini. “Saya akan kooperatif dan siap membuktikan bahwa saya tidak bersalah,” katanya.
Kini, masyarakat Medan menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan lembaga legislatif untuk mengusut kasus ini. Apakah tudingan terhadap Salomo benar adanya, atau hanya merupakan fitnah yang sengaja dirancang untuk menjatuhkan kredibilitas seorang wakil rakyat?
Di tengah sorotan ini, kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha kecil di Medan menjadi peringatan penting tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku pejabat publik. Integritas dan transparansi harus menjadi pilar utama dalam menjalankan amanah rakyat.
Apapun hasil penyelidikan nantinya, satu hal yang pasti: masyarakat berharap agar kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan, agar kepercayaan publik terhadap institusi legislatif tidak semakin terkikis.