
Duniamedan.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan kunjungan kerja ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin (28/4/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin koordinasi dan supervisi (korsup) antarkelembagaan yang diselenggarakan KPK bersama pemerintah daerah se-Sumatera.
Menurut keterangan resmi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kehadiran Bobby Nasution bukan dalam rangkat pemeriksaan kasus tertentu, melainkan untuk mengikuti forum strategis peningkatan sinergi pemberantasan korupsi. “Ini merupakan kegiatan koordinasi dan supervisi reguler yang memang khusus ditujukan untuk wilayah Sumatera Utara,” jelas Budi.
Forum korsup ini merupakan mekanisme rutin KPK untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati/walikota, hingga kepala dinas terkait.
Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen penuh mendukung program KPK dalam memberantas korupsi. “Kami datang dengan niat tulus untuk bersinergi dan belajar bagaimana memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di Sumatera Utara,” ujar Bobby usai mengikuti forum.
Agenda pertemuan mencakup evaluasi implementasi sistem pencegahan korupsi di Sumut, termasuk progress penerapan sistem elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. KPK memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemprov Sumut, termasuk transparansi pengadaan barang/jasa melalui sistem e-procurement.
Dalam forum tersebut, KPK juga memaparkan temuan-temuan kerentanan korupsi di sektor tertentu yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sumut. Beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain pengelolaan dana desa, perizinan, dan proyek infrastruktur strategis.
Bobby Nasution mengungkapkan bahwa hasil forum ini akan menjadi bahan untuk menyusun strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif di Sumut. “Kami akan segera melakukan rapat internal untuk menerjemahkan rekomendasi KPK ke dalam program konkret,” tegas mantan Wali Kota Medan ini.
KPK mencatat bahwa Sumatera Utara termasuk provinsi yang cukup progresif dalam menerapkan sistem pencegahan korupsi. Namun, masih diperlukan penguatan di beberapa aspek, terutama dalam hal pengawasan proyek-proyek pembangunan dan optimalisasi peran inspektorat daerah.
Forum ini juga membahas pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan. KPK mendorong Pemprov Sumut untuk lebih mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi anti korupsi hingga ke tingkat desa. Bobby menyambut baik masukan ini dan berjanji akan memperkuat kerja sama dengan CSO dan akademisi.
Di sesi terakhir pertemuan, dibahas rencana tindak lanjut konkret yang akan dilakukan bersama. Salah satunya adalah rencana pelatihan integritas bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumut yang akan difasilitasi oleh KPK dalam waktu dekat.
Kehadiran Bobby Nasution di forum ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan KPK sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Arifin Siregar, menilai forum semacam ini merupakan langkah positif. “Koordinasi rutin antara KPK dan pemerintah daerah dapat meminimalisir potensi korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
KPK berharap melalui forum ini dapat tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi. “Kami ingin memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara sistemik, bukan hanya ketika ada kasus saja,” tegas Budi Prasetyo.
Sebagai penutup, Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut siap menjadi mitra strategis KPK. “Kami ingin Sumut menjadi contoh provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkas Bobby sebelum kembali ke Medan.
Forum koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara perwakilan KPK dan Pemprov Sumut untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui berbagai program konkret yang akan segera diimplementasikan.