DUNIAMEDAN.COM – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. Dalam sambutannya saat melantik 60 pejabat administrator dan pengawas pada Jumat (6/7/2025), Bobby dengan tegas mengingatkan seluruh pejabat untuk menjauhi segala bentuk tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam proses mutasi jabatan.
Dalam acara pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumut tersebut, Bobby secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik-praktik kotor, seperti suap-menyuap, dalam birokrasi pemerintahan. Ia meminta agar jika ada pejabat atau oknum yang mengaku dekat dengannya dan meminta uang dalam proses pengangkatan jabatan, hal itu harus segera dilaporkan.
“Kalau ada yang bayar-bayar, mengaku orang dekat saya, atau mengatasnamakan BKD (Badan Kepegawaian Daerah), tolong laporkan diam-diam. Jangan takut. Sampaikan langsung ke saya. Saya minta tolong, jangan korupsi,” ujar Bobby dengan nada serius.
Pernyataan Bobby tersebut bukan hanya sebuah seruan moral, tetapi juga bentuk komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menyadari bahwa jabatan dalam birokrasi sering kali menjadi ladang praktik transaksional yang menghambat jalannya pemerintahan yang profesional.
Bobby menekankan bahwa setiap pejabat yang baru dilantik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. Ia berharap para pejabat yang baru saja diangkat mampu bekerja dengan hati dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Jangan merasa setelah dilantik lalu punya kekuasaan untuk berbuat semaunya. Kita semua ini pelayan rakyat,” tegas menantu Presiden Joko Widodo tersebut.
Lebih lanjut, Bobby juga meminta kepada seluruh jajaran Pemprov Sumut agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ia ingin agar segala bentuk kegiatan pemerintahan dapat dipantau secara terbuka oleh publik guna mencegah penyimpangan sejak dini.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga memberikan arahan kepada BKD agar lebih selektif dan tegas dalam proses seleksi maupun rotasi jabatan. Ia menegaskan bahwa mutasi harus didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak, bukan karena faktor kedekatan personal atau tekanan dari pihak tertentu.
“Saya ingin ada sistem yang bisa kita bangun bersama, yang benar-benar mengedepankan meritokrasi. Kalau kita ingin perubahan di Sumatera Utara, maka dimulai dari integritas dan profesionalisme para pejabatnya,” ujar Bobby.
Kehadiran Bobby sebagai Gubernur Sumut memang sejak awal membawa harapan baru bagi masyarakat akan adanya perubahan birokrasi yang lebih bersih dan efisien. Komitmennya terhadap pemberantasan korupsi telah ia tunjukkan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan pengawasan internal.
Pelantikan 60 pejabat kali ini menjadi momentum penting untuk menyegarkan struktur organisasi serta memperkuat kinerja Pemprov Sumut dalam melayani masyarakat. Bobby berharap para pejabat yang dilantik bisa langsung tancap gas menjalankan tugas tanpa harus menunggu arahan lebih lanjut.
“Saya tidak ingin hanya melantik saja. Saya ingin melihat hasil kerja. Kalau tidak bisa kerja, saya tidak akan ragu untuk menggantikan dengan yang lebih siap,” ujarnya, memberi peringatan keras kepada para pejabat baru.
Masyarakat Sumut pun menyambut baik pernyataan Bobby yang dinilai berani dan tegas dalam menindak potensi korupsi. Mereka berharap peringatan ini bukan hanya sebatas formalitas, melainkan benar-benar diikuti dengan langkah konkret dalam menindak pelaku pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan.
Tak hanya internal pemerintahan, Bobby juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Silakan masyarakat laporkan jika ada pejabat yang bermain-main. Pemerintahan ini milik rakyat. Dan saya di sini sebagai pengabdi, bukan penguasa,” pungkas Bobby.
Dengan komitmen yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat, harapan akan terciptanya birokrasi yang bersih dan berintegritas di Sumatera Utara bukanlah hal yang mustahil. Kepemimpinan yang tegas dan transparan seperti yang ditunjukkan Bobby Nasution menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.