Ramadhan Fair 2025 Diduga Jadi Ajang Korupsi: BPK Temukan Kejanggalan Anggaran

DUNIAMEDAN.COM – Kegiatan Ramadhan Fair 2025 yang seharusnya menjadi wadah syiar keagamaan dan budaya Islam di Kota Medan kini justru diterpa isu tak sedap. Program tahunan yang dianggarkan sebesar Rp 5,2 miliar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan itu diduga menjadi ajang praktik korupsi.

Dugaan ini muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan realisasi anggaran kegiatan Ramadhan Fair tahun 2024. Temuan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelusuran terhadap anggaran tahun 2025 yang disusun dengan pola perencanaan serupa.

Kegiatan Ramadhan Fair 2025 diketahui dilaksanakan oleh PT AGK sebagai event organizer (EO) yang ditunjuk melalui proses lelang terbuka. Penunjukan itu dituangkan dalam surat perjanjian bernomor 000.3/1778.KBD/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.279.101.725.

Namun, hasil audit BPK menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengeluaran yang dilaporkan dengan bukti fisik kegiatan di lapangan. Beberapa item dalam laporan belanja seperti biaya dekorasi, penyewaan peralatan, serta pembayaran honorarium dinilai tidak wajar dan terindikasi fiktif.

Dalam laporan tersebut, BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini dianggap sebagai bentuk kelalaian administratif yang berpotensi membuka celah korupsi.

Tidak hanya itu, BPK menyebutkan bahwa proses evaluasi kinerja PT AGK sebagai pelaksana kegiatan tidak dilakukan secara menyeluruh. Padahal, hal ini menjadi syarat penting dalam menentukan kelanjutan kerja sama pada program serupa di tahun berikutnya.

Sumber internal di lingkungan Pemkot Medan yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa sudah ada pembicaraan serius di kalangan pejabat mengenai dugaan penyimpangan ini. Bahkan, isu ini telah sampai ke telinga aparat penegak hukum yang kabarnya tengah mengumpulkan data pendukung.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, dalam keterangannya kepada media, meminta agar Wali Kota Medan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan klarifikasi resmi kepada publik. “Kami tidak ingin kegiatan keagamaan justru dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya.

Di sisi lain, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan BPK tersebut. Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi dari sejumlah media kepada kepala dinas terkait belum membuahkan hasil.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran publik dalam kegiatan keagamaan yang seharusnya membawa manfaat moral dan sosial. Banyak yang menilai bahwa jika dugaan ini benar, maka itu merupakan pengkhianatan terhadap semangat Ramadhan itu sendiri.

Pengamat anggaran publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Ahmad Syahputra, mengatakan bahwa indikasi korupsi pada kegiatan berbasis sosial dan agama merupakan bentuk kemunduran moral dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya audit lanjutan dan tindakan hukum tegas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara didesak untuk ikut turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini. Keterlibatan lembaga penegak hukum dinilai penting agar proses penyelidikan berjalan objektif dan tidak terhambat oleh kepentingan politik lokal.

Jika terbukti terjadi korupsi, maka bukan hanya PT AGK yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pihak-pihak dari dinas terkait yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan tersebut. Penindakan tegas dinilai perlu untuk memberi efek jera.

Skandal ini mencoreng citra Pemkot Medan yang selama ini berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Kepercayaan publik terhadap kegiatan pemerintah bisa menurun drastis jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan adil.

Ramadhan Fair seharusnya menjadi momen memperkuat nilai-nilai religius, persaudaraan, dan kejujuran. Jika yang terjadi justru praktik korupsi, maka bukan hanya anggaran yang dirugikan, tetapi juga moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi selama bulan suci Ramadhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *