DUNIAMEDAN.COM — Upaya pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) terus menunjukkan kemajuan berarti. Kali ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Danau Toba untuk memperkuat posisi ikon wisata tersebut di tingkat nasional maupun global.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui rapat koordinasi virtual (zoom meeting) yang dipimpin langsung oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis (6/11/2025). Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut hadir dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, bersama para kepala daerah dari kawasan sekitar Danau Toba.
Pertemuan itu membahas sejumlah program strategis tahun 2026 yang berfokus pada tiga pilar utama: peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas penunjang pariwisata. Ketiganya dianggap sebagai fondasi penting dalam mendorong Danau Toba menjadi kawasan wisata bertaraf internasional yang berkelanjutan.
Dalam arahannya, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Danau Toba memiliki potensi luar biasa yang harus dimanfaatkan secara optimal. Ia meminta agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada promosi, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan wisata dan pelestarian lingkungan.
“Danau Toba bukan hanya keindahan alam, tapi juga warisan budaya yang harus dijaga. Karena itu, pembangunan yang dilakukan harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Luhut.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting agar pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Pemerintah Provinsi Sumut akan memfasilitasi koordinasi lintas daerah, termasuk dalam penataan kawasan wisata, pengembangan SDM lokal, dan peningkatan kualitas infrastruktur,” kata Bobby.
Salah satu poin utama dalam rapat tersebut adalah rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Pemerintah berencana menyelenggarakan pelatihan terpadu bagi pelaku usaha wisata, pemandu, hingga masyarakat sekitar agar dapat menjadi tuan rumah yang profesional dan ramah wisatawan.
Selain peningkatan SDM, pengembangan infrastruktur pendukung wisata juga menjadi prioritas. Tahun 2026 mendatang, pemerintah akan memulai sejumlah proyek strategis seperti peningkatan akses jalan menuju destinasi, perbaikan dermaga penyeberangan, hingga penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan di sekitar kawasan Danau Toba.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan fasilitas publik seperti toilet bersih, area kuliner terstandarisasi, serta tempat istirahat bagi wisatawan yang akan tersebar di berbagai titik strategis di sekitar kawasan wisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
Kemenparekraf turut berperan dalam memperkuat branding Danau Toba di kancah global. Melalui kampanye digital dan kerja sama dengan platform internasional, Danau Toba akan dipromosikan sebagai destinasi unggulan berbasis ekowisata dan budaya lokal Batak.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif khas daerah, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan seni pertunjukan. Semua sektor ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
“Pariwisata Danau Toba harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap desa di sekitar danau perlu diberdayakan agar ikut menjadi bagian dari rantai ekonomi wisata,” jelas Deputi Bidang Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, yang turut hadir dalam rapat tersebut.
Pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam kawasan Danau Toba — seperti Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Tapanuli Utara — juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat penataan wilayah masing-masing. Mereka berjanji memperbaiki tata ruang, pengelolaan sampah, serta pelestarian hutan di sekitar danau.
Untuk mendukung upaya itu, DEN akan mengalokasikan dana bantuan teknis dan investasi berkelanjutan bagi proyek-proyek prioritas. Dana tersebut difokuskan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mempercepat realisasi proyek wisata ramah lingkungan.
Pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor nasional dan internasional untuk membangun hotel hijau, resort berkonsep budaya Batak, serta pusat edukasi ekowisata di sekitar kawasan Danau Toba.
Dalam rapat tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Ia meminta agar pembangunan tidak merusak keaslian alam Danau Toba yang menjadi daya tarik utamanya.
“Kita ingin Danau Toba menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Tapi itu tidak akan berarti jika alamnya rusak. Jadi pembangunan harus seimbang — ekonomi tumbuh, tapi lingkungan tetap terjaga,” tegas Luhut.
Sementara itu, Bobby Nasution berharap agar seluruh pemangku kepentingan bisa bergerak cepat dan berkolaborasi tanpa ego sektoral. Menurutnya, Danau Toba bukan hanya proyek pariwisata, tapi simbol kemajuan Sumatera Utara.
“Kalau Danau Toba maju, maka Sumatera Utara akan ikut maju. Ini bukan tentang satu kabupaten, tapi tentang masa depan pariwisata kita,” ungkap Bobby menutup rapat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja terpadu tahun 2026, yang menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan hingga dua juta orang per tahun serta penciptaan puluhan ribu lapangan kerja baru di kawasan Danau Toba.
Dengan langkah konkret ini, pemerintah optimistis bahwa Danau Toba akan segera menjadi ikon pariwisata kelas dunia yang tidak hanya membanggakan Indonesia, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.