Duniamedan.com – Badan Kehormatan Daerah (BKD) DPRD Kota Medan akan memanggil dua anggota dewan yang terlibat dalam insiden baku hantam yang sempat viral beberapa waktu lalu. Legislator yang dimaksud adalah David Roni Ganda Sinaga dan Dodi Robert Simangunsong.
Ketua BKD DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, menyatakan bahwa pemanggilan kedua anggota dewan tersebut dijadwalkan pada Senin, 24 Maret 2025, untuk dimintai klarifikasi atas insiden yang terjadi.
“Insya Allah, Senin (24/3) keduanya akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait insiden perkelahian yang sempat viral kemarin,” ujar Lailatul Badri saat ditemui di Medan, Sabtu (22/3).
Peristiwa baku hantam antara David Roni Ganda Sinaga dan Dodi Robert Simangunsong menghebohkan publik setelah video pertikaian mereka beredar luas di media sosial. Banyak pihak menyayangkan insiden tersebut, mengingat keduanya merupakan wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh yang baik.
Belum diketahui secara pasti penyebab konflik yang berujung pada perkelahian ini. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa perdebatan sengit antara keduanya dalam sebuah rapat internal menjadi pemicu ketegangan yang akhirnya berujung pada aksi saling pukul.
Menurut sejumlah saksi mata, insiden tersebut terjadi di lingkungan DPRD Kota Medan. Awalnya, keduanya terlibat adu argumen, yang kemudian memanas hingga berujung pada baku hantam. Sejumlah anggota dewan lainnya dan staf sekretariat berusaha melerai keduanya sebelum situasi semakin memburuk.
BKD sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas etika dan disiplin anggota dewan mengambil langkah cepat dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap kedua legislator tersebut. BKD akan meminta klarifikasi dari masing-masing pihak sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Kami akan mendengar penjelasan dari masing-masing pihak. Jika ditemukan pelanggaran kode etik, maka akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Lailatul Badri.
Insiden ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang mengkritik keras perilaku kedua legislator tersebut karena dinilai mencoreng citra DPRD Kota Medan. Publik menilai bahwa perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan dengan cara yang lebih profesional, bukan dengan kekerasan fisik.
Sejumlah pengamat politik di Sumatera Utara juga menyoroti kejadian ini sebagai contoh buruk dalam dunia politik lokal. Mereka menilai bahwa kejadian seperti ini menunjukkan rendahnya etika dalam berpolitik, yang seharusnya berlandaskan pada komunikasi dan musyawarah.
DPRD Kota Medan sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah yang akan diambil terhadap kedua anggota dewan tersebut. Namun, beberapa pihak di internal DPRD berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi dan ada tindakan tegas terhadap pelaku jika terbukti melanggar kode etik.
Kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di dunia politik Indonesia. Beberapa insiden serupa pernah terjadi di berbagai daerah, menunjukkan bahwa konflik antarwakil rakyat bukanlah hal yang jarang terjadi.
Namun, masyarakat berharap agar DPRD Kota Medan bisa memberikan contoh yang lebih baik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Sebagai lembaga legislatif, seharusnya mereka lebih mengutamakan dialog dan diskusi yang sehat dibandingkan tindakan yang mencoreng martabat lembaga tersebut.
Dengan pemanggilan yang telah dijadwalkan, publik kini menantikan bagaimana hasil dari klarifikasi yang akan diberikan oleh kedua anggota dewan tersebut. Apakah mereka akan berdamai atau justru tetap bersikeras mempertahankan argumen masing-masing?
Jika terbukti bersalah, sanksi apa yang akan diberikan oleh BKD DPRD Kota Medan? Semua ini masih menjadi tanda tanya besar yang akan terjawab setelah proses klarifikasi dilakukan.