DUNIAMEDAN.COM – Jakarta. Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa tidak ada niat dari Indonesia, khususnya dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. Pernyataan ini disampaikan usai Sidang Pembukaan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di kompleks parlemen, Rabu (14/5) malam.
Budisatrio menegaskan, usulan relokasi yang sempat disampaikan oleh Prabowo bukan merupakan bentuk pengusiran, melainkan solusi kemanusiaan sementara untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang terjebak di zona konflik.
“Saya kira semangat kita sejalan. Tidak ada upaya untuk memaksa warga Gaza keluar. Yang diusulkan Pak Prabowo itu adalah bentuk evakuasi sementara agar mereka bisa mendapatkan bantuan medis dan perlindungan,” ujar Budi kepada wartawan.
Pernyataan ini sejalan dengan sikap Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang sebelumnya menekankan bahwa rakyat Palestina tidak seharusnya dipaksa meninggalkan tanah mereka, meskipun dalam situasi perang yang sulit sekalipun.
Budisatrio menyebut bahwa pendekatan kemanusiaan harus menjadi prioritas dalam menangani konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan bahwa Prabowo dan pemerintah Indonesia tetap berdiri di belakang perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, dalam situasi darurat, keselamatan warga sipil harus diutamakan. Inilah konteks dari usulan relokasi sementara itu,” tambah Budi.
Dalam pertemuan dengan delegasi negara-negara OKI, Indonesia kembali menegaskan pentingnya solidaritas dunia Islam terhadap rakyat Palestina. Budisatrio menyebut bahwa negara-negara anggota OKI harus bersatu dalam mendesak gencatan senjata dan penghentian agresi Israel.
Menurutnya, solusi dua negara masih menjadi jalan keluar yang paling realistis dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Namun, upaya perdamaian tidak akan tercapai jika kekerasan terus berlanjut.
“Kalau kita bicara jangka panjang, tentu kita ingin ada solusi politik yang adil. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah penyelamatan nyawa warga Gaza yang terus jadi korban,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari misi kemanusiaan internasional yang bertujuan memberikan bantuan kepada warga Gaza, baik dalam bentuk logistik, layanan medis, hingga dukungan diplomatik.
Budisatrio menekankan bahwa sikap Indonesia tidak berubah sejak era Presiden Soekarno hingga kini, yakni menolak segala bentuk penjajahan, termasuk terhadap bangsa Palestina.
“Sikap kita konsisten dari dulu. Kita menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung penuh hak-hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka dan bermartabat,” katanya.
Ia pun mengapresiasi langkah-langkah diplomasi yang diambil Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB dan OKI, guna menekan Israel dan mendorong terwujudnya perdamaian.
Pernyataan Budisatrio juga diharapkan bisa meluruskan kesalahpahaman publik mengenai maksud dari usulan relokasi sementara tersebut yang sebelumnya menuai pro dan kontra.
Dalam konteks geopolitik saat ini, Budisatrio menilai bahwa diplomasi harus dijalankan secara aktif dan dinamis, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.
“Kita harus mampu membedakan antara solusi kemanusiaan sementara dan keputusan politik jangka panjang. Jangan sampai niat baik disalahartikan,” pungkasnya.
Dengan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam, Budisatrio percaya bahwa suara Indonesia tetap didengar dan memiliki peran strategis dalam penyelesaian krisis di Timur Tengah.