DUNIAMEDAN.COM – Dugaan kasus pengeroyokan terhadap seorang tukang ojek terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian publik. Korban diketahui bernama Edi Saputra, berusia 51 tahun. Ia mengaku menjadi korban kekerasan oleh sejumlah orang. Kasus ini tengah dalam proses penanganan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, korban mengalami pengeroyokan oleh beberapa orang. Salah satu terduga pelaku disebut merupakan oknum anggota TNI. Oknum tersebut berinisial Koptu B. Informasi ini masih dalam tahap pendalaman. Aparat berwenang melakukan penyelidikan.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Serdang Bedagai. Korban mengaku dianiaya oleh tiga hingga empat orang. Keterangan ini disampaikan saat korban masih dalam kondisi sadar. Selain satu oknum TNI, disebut pula ada warga sipil yang terlibat. Identitas lengkap para terduga pelaku masih didalami.
Atas kejadian itu, korban membuat laporan resmi. Laporan pengaduan disampaikan ke Subdetasemen Polisi Militer I/1-1 Tebing Tinggi. Langkah tersebut ditempuh guna memperoleh kepastian hukum. Kuasa hukum korban mendampingi dalam proses pelaporan. Penanganan kini berada di ranah aparat militer.
Kuasa hukum korban, Alamsyah, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kliennya telah memberikan keterangan awal. Pernyataan itu disampaikan kepada media pada Rabu, 11 Februari 2026. Pihaknya berharap proses hukum berjalan objektif. Pendampingan hukum terus dilakukan.
Pihak Kodam I/Bukit Barisan menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan sesuai prosedur hukum militer. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil. Komitmen penegakan disiplin ditegaskan oleh pihak terkait. Transparansi penanganan menjadi perhatian.
Dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus kekerasan menjadi sorotan masyarakat. Institusi militer menegaskan bahwa setiap anggota wajib menaati aturan. Pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum internal menjadi bagian dari komitmen profesionalisme. Kepercayaan publik harus dijaga.
Korban dilaporkan mengalami luka akibat dugaan pengeroyokan tersebut. Kondisi kesehatannya sempat menjadi perhatian keluarga. Pemeriksaan medis dilakukan untuk memastikan tingkat cedera. Hasil visum menjadi bagian penting dalam proses hukum. Prosedur pembuktian berjalan sesuai ketentuan.
Kuasa hukum menyebut kliennya masih dalam proses pemulihan. Trauma akibat kejadian tersebut juga menjadi perhatian. Pendampingan psikologis dinilai penting. Perlindungan terhadap korban menjadi prioritas. Proses hukum diharapkan memberikan rasa keadilan.
Aparat Polisi Militer melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang masuk. Sejumlah pihak akan dimintai keterangan. Proses klarifikasi dilakukan secara menyeluruh. Setiap informasi akan diverifikasi secara objektif. Hasil penyelidikan akan diumumkan secara resmi.
Kasus ini mengingatkan pentingnya supremasi hukum. Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian bagi siapa pun. Prinsip akuntabilitas harus ditegakkan. Penegakan hukum menjadi fondasi keadilan.
Masyarakat diimbau menunggu hasil penyelidikan resmi. Spekulasi yang belum terverifikasi dapat memperkeruh suasana. Aparat meminta publik tidak menyebarkan informasi yang belum pasti. Proses hukum membutuhkan waktu dan ketelitian. Keterbukaan informasi akan disampaikan sesuai perkembangan.
Pihak militer memiliki mekanisme penanganan pelanggaran internal. Setiap laporan akan diproses melalui jalur hukum yang berlaku. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas akan diberikan. Sanksi dapat berupa disiplin maupun pidana. Hal ini tergantung hasil penyelidikan.
Pemerhati hukum menilai transparansi sangat penting dalam kasus seperti ini. Keterbukaan akan menjaga kepercayaan masyarakat. Penanganan yang profesional menjadi kunci. Semua pihak diharapkan menghormati proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Setiap perselisihan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum. Aparat tersedia untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Kekerasan hanya menimbulkan kerugian.
Kuasa hukum korban berharap proses berjalan tanpa hambatan. Ia meminta aparat bertindak adil dan transparan. Kepastian hukum menjadi harapan utama korban. Pendampingan hukum akan terus dilakukan. Proses hukum diharapkan memberi efek jera.
Pihak keluarga korban juga meminta perlindungan. Mereka berharap situasi tetap kondusif. Dukungan masyarakat dinilai penting. Solidaritas sosial membantu proses pemulihan. Lingkungan aman menjadi harapan bersama.
Aparat militer menegaskan komitmennya menjaga disiplin prajurit. Setiap anggota diwajibkan menjunjung tinggi hukum. Pelanggaran akan diproses sesuai aturan. Penegakan disiplin menjadi bagian dari profesionalisme TNI. Integritas institusi menjadi prioritas.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau publik. Media diharapkan memberitakan secara berimbang. Informasi resmi menjadi rujukan utama. Etika jurnalistik perlu dijaga. Kepentingan publik harus diutamakan.
Dengan proses penyelidikan yang transparan dan objektif, diharapkan kebenaran segera terungkap. Penegakan hukum yang adil menjadi harapan semua pihak. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harus dijaga. Semua pihak diminta menghormati proses hukum. Kasus ini diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas dan profesional.