Duniamedan.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen akan segera diselesaikan, meskipun hingga saat ini masih mengalami keterlambatan pencairan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR/MPR pada Jumat (14/2/2025), ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mencari solusi terbaik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.
“Pemerintah telah mengalokasikan tunjangan profesi bagi dosen, tetapi tunjangan kinerja atau remunerasi memang masih dalam tahap penyelesaian. Kami berkomitmen untuk segera menyelesaikannya,” ujar Sri Mulyani di hadapan awak media.
Penundaan pencairan tukin ini menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi, mengingat dosen memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Banyak dari mereka berharap agar hak mereka dapat segera diterima, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan akademik.
Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengelolaan fiskal yang ketat akibat berbagai kebijakan prioritas nasional lainnya. Pemerintah tengah berupaya menyeimbangkan kebutuhan anggaran agar tetap dapat membiayai berbagai program pembangunan tanpa mengabaikan hak para tenaga pendidik.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pencairan tunjangan kinerja harus melewati proses administrasi yang cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi dana. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang mengupayakan metode pencairan yang lebih efisien agar pembayaran bisa dilakukan lebih cepat dan merata.
Sejumlah dosen yang tergabung dalam Forum Dosen Indonesia (FDI) menyatakan bahwa mereka telah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait keterlambatan ini. Ketua FDI, Prof. Hadi Pranoto, menuturkan bahwa ketidakpastian pencairan tukin berpengaruh terhadap kesejahteraan dosen, terutama bagi mereka yang bergantung pada tunjangan tersebut sebagai bagian dari pendapatan utama.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah, tetapi kami juga berharap agar realisasi tunjangan ini bisa segera dilakukan tanpa ada penundaan lebih lanjut. Kesejahteraan dosen harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan,” ujar Prof. Hadi.
Di sisi lain, mahasiswa juga ikut menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen. Sejumlah organisasi mahasiswa menilai bahwa keterlambatan pembayaran tukin dapat berdampak pada motivasi mengajar dan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah melakukan koordinasi untuk mencari solusi yang lebih efektif. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mekanisme pembayaran bertahap agar tidak membebani anggaran negara secara signifikan.
Pemerintah juga mempertimbangkan revisi aturan teknis terkait pencairan tunjangan kinerja agar proses administrasi lebih efisien di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan yang berulang dan hak tenaga pendidik dapat diterima tepat waktu.
Meskipun belum ada kepastian tanggal pencairan, Sri Mulyani memastikan bahwa tunjangan kinerja dosen tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia juga meminta para dosen untuk tetap bersabar, sembari menunggu proses administrasi yang sedang berjalan.
Para akademisi berharap agar kebijakan anggaran di masa mendatang dapat lebih berpihak kepada tenaga pendidik. Mereka menilai bahwa pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa, sehingga kesejahteraan dosen seharusnya tidak menjadi aspek yang terabaikan dalam perencanaan anggaran nasional.
Sementara itu, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa keterlambatan ini mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan anggaran pendidikan. Mereka mengusulkan adanya mekanisme anggaran khusus untuk tunjangan tenaga pendidik agar tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi di sektor lain.
Ke depan, penyelesaian tunjangan kinerja bagi dosen akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola anggaran pendidikan. Masyarakat akademik berharap agar janji yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.