Duniamedan.com – Isu mengenai pelantikan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sebagai kepala dinas (Kadis) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) beredar luas di tengah masyarakat. Pelantikan itu disebut-sebut akan dilakukan menjelang Bobby Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Namun, isu tersebut langsung dibantah oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni.
Saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (17 Februari 2025), Agus Fatoni dengan tegas membantah adanya agenda pelantikan pejabat Pemkot Medan menjadi kepala dinas di Pemprov Sumut.
“Nggak ada besok, nggak ada,” ujar Agus Fatoni singkat kepada awak media.
Pernyataan tersebut langsung meredam spekulasi yang sebelumnya beredar luas di kalangan masyarakat dan birokrasi Sumut. Sejumlah pihak menduga bahwa perombakan pejabat ini dilakukan untuk mempersiapkan komposisi pemerintahan yang sejalan dengan kepemimpinan Bobby Nasution, yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Gubernur Sumut.
Namun, dengan bantahan dari Agus Fatoni, isu tersebut tampaknya hanya sekadar rumor yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga kini, belum ada surat resmi atau undangan pelantikan dari Pemprov Sumut terkait perubahan struktur jabatan tersebut.
Meski demikian, isu ini tetap menjadi perbincangan hangat, terutama di lingkungan pemerintahan. Banyak pihak berspekulasi bahwa ketika Bobby Nasution resmi menjabat sebagai Gubernur Sumut, kemungkinan akan ada rotasi dan mutasi pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu sumber di internal Pemprov Sumut menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait pelantikan pejabat baru. Menurutnya, setiap mutasi atau pelantikan harus melalui proses administrasi yang ketat dan tidak bisa dilakukan secara mendadak.
“Kalau memang ada pelantikan, pasti ada undangan resmi. Tapi sampai sekarang belum ada informasi apa pun terkait itu,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, beberapa pengamat politik menilai bahwa pergantian pejabat dalam pemerintahan adalah hal yang wajar, terutama ketika ada pergantian kepala daerah. Biasanya, gubernur baru akan menyusun tim kerja yang dianggap mampu menjalankan visi-misinya dengan lebih efektif.
Namun, dalam kasus ini, pelantikan pejabat dari Pemkot Medan ke Pemprov Sumut dianggap sebagai langkah yang terlalu dini jika dilakukan sebelum Bobby Nasution resmi dilantik sebagai Gubernur Sumut.
Menurut pengamat kebijakan publik, rotasi atau mutasi pejabat sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan kedekatan politik semata. Hal ini penting agar birokrasi tetap berjalan profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, sejumlah pejabat di Pemkot Medan juga enggan memberikan komentar terkait isu ini. Mereka menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai adanya pejabat Pemkot Medan yang akan dilantik sebagai kepala dinas di Pemprov Sumut.
Masyarakat berharap bahwa jika memang akan ada perubahan struktur di Pemprov Sumut, prosesnya harus dilakukan secara transparan dan profesional. Mereka menginginkan pejabat yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi dan mampu membawa perubahan positif bagi Sumut.
Saat ini, perhatian publik masih tertuju pada proses pelantikan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut. Dengan adanya isu mutasi pejabat ini, masyarakat semakin penasaran dengan bagaimana formasi pemerintahan di Sumut nantinya.
Dengan bantahan dari Agus Fatoni, isu ini setidaknya bisa meredakan spekulasi yang berkembang. Namun, dinamika politik dan birokrasi di Sumut diperkirakan akan terus berkembang, terutama setelah Bobby Nasution resmi menjabat sebagai gubernur.
Ke depan, publik akan terus mengamati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru di Sumut, termasuk dalam hal pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sumut.