DUNIAMEDAN.COM – Pengurus Wilayah Majelis Dakwah Islamiyah (PW MDI) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kekecewaan dan penyesalan mendalam terhadap tindakan sekelompok oknum yang mengatasnamakan MDI untuk memberikan dukungan politik menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sumatera Utara.
PW MDI Sumut secara tegas menyatakan bahwa tindakan kelompok tersebut adalah ilegal dan mencederai integritas serta netralitas organisasi dakwah yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
Dalam pernyataan resminya, PW MDI Sumut menegaskan bahwa tidak pernah memberikan mandat, izin, atau bentuk persetujuan apapun kepada pihak manapun untuk membawa nama MDI dalam urusan dukung-mendukung calon ketua partai politik.
“Kami menyesalkan adanya oknum yang membawa-bawa nama MDI dalam mendukung calon tertentu pada Musda Golkar Sumut. Ini tidak sah secara organisasi dan mencoreng nama baik MDI,” ujar Ketua PW MDI Sumut dalam konferensi pers di Medan.
Ditegaskan bahwa MDI sebagai lembaga dakwah tidak memiliki keterkaitan struktural maupun kultural dengan partai politik manapun. MDI menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam dinamika politik praktis.
MDI lebih memfokuskan peran dan fungsinya sebagai pelayan umat dalam bidang dakwah, pendidikan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
Tindakan sekelompok oknum tersebut dinilai sebagai upaya pembajakan institusi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berpotensi menciptakan disinformasi dan perpecahan internal.
Lebih lanjut, PW MDI Sumut menegaskan bahwa nama baik organisasi tidak boleh dikorbankan hanya demi ambisi politik sesaat. Lembaga ini menyerukan agar seluruh kader dan pengurus di semua tingkatan tetap menjaga marwah dan fokus pada agenda dakwah.
PW MDI Sumut juga meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap selektif terhadap informasi yang beredar, khususnya yang mengatasnamakan organisasi keagamaan untuk kepentingan politik.
“Kami akan menempuh jalur hukum jika tindakan-tindakan seperti ini terus berlanjut dan mencemarkan nama baik organisasi,” tambah Ketua PW MDI Sumut dengan nada tegas.
Pihaknya juga akan melakukan klarifikasi kepada DPP MDI di tingkat nasional agar langkah-langkah strategis bisa segera diambil untuk mengantisipasi hal serupa di wilayah lain.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut sebagai oknum pendukung calon Ketua Golkar Sumut, Hendri Yanto Sitorus, terkait tudingan penggunaan ilegal nama MDI.
Musda Golkar Sumut sendiri dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dan telah menarik perhatian berbagai kalangan karena diprediksi berlangsung sengit dan kompetitif.
MDI sebagai lembaga yang lahir dari semangat persatuan umat diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Islam dari politisasi yang tidak sehat.
PW MDI Sumut menyerukan kepada semua pihak untuk mengedepankan etika dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas sosial maupun politik, terutama saat melibatkan nama lembaga keagamaan.
Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk bijak menyikapi situasi dan tidak mudah percaya terhadap klaim dukungan yang tidak disertai dasar hukum dan keabsahan organisasi.