DUNIAMEDAN.COM – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi membuka peluang kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola empat pulau kaya migas yang sebelumnya menjadi wilayah sengketa. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Keempat pulau yang dimaksud memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang signifikan, menjadikannya sebagai aset strategis bagi pembangunan ekonomi regional. Muzakir menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Pemprov Sumut pimpinan Gubernur Bobby Nasution dalam mengoptimalkan potensi tersebut.
“Kami terbuka untuk kerja sama. Jika Pak Gubernur Sumut memiliki jaringan investor atau pengusaha yang kompeten, mengapa tidak kita kolaborasikan?” ujar Muzakir dengan nada optimis. Pernyataan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan penyelesaian sengketa wilayah antara kedua provinsi.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting setelah bertahun-tahun terjadi ketegangan mengenai status kepemilikan keempat pulau tersebut. Para ahli menyebutkan bahwa pendekatan kolaboratif ini lebih menguntungkan dibandingkan penyelesaian melalui jalur konflik yang berlarut-larut.
Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menyambut baik gagasan kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi antarprovinsi sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah barat Indonesia. “Kami akan segera membentuk tim khusus untuk membahas detail kerja sama ini,” ujar Bobby.
Potensi migas di empat pulau tersebut diperkirakan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kedua provinsi. Analis energi memprediksi cadangan minyak di wilayah ini bisa mencukupi kebutuhan regional selama puluhan tahun ke depan.
Namun, pakar hukum tata negara mengingatkan perlunya payung hukum yang kuat untuk mengatur kerja sama ini. “Perlu dibuat perjanjian kerangka kerja yang jelas mengatur pembagian hasil dan mekanisme pengelolaan,” jelas Prof. Ahmad Syafii dari Universitas Syiah Kuala.
Masyarakat di kedua provinsi menyambut positif rencana kerja sama ini. “Ini solusi terbaik agar sumber daya alam kita bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Rusli, seorang nelayan di Aceh Timur yang sering beraktivitas di sekitar pulau-pulau tersebut.
Di sisi lain, aktivis lingkungan mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keberlanjutan dalam eksplorasi migas. Mereka menyarankan agar dilakukan kajian lingkungan hidup strategis sebelum memulai kegiatan eksploitasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan siap memfasilitasi kerja sama ini. Menteri Arifin Tasrif menekankan bahwa pengelolaan harus mengutamakan prinsip-prinsip good governance dan transparansi.
Rencananya, kedua pemerintah provinsi akan segera mengadakan pertemuan teknis untuk membahas:
- Skema bagi hasil yang adil
- Mekanisme pengawasan bersama
- Perlindungan lingkungan
- Pemberdayaan masyarakat lokal
Para pengusaha dari kedua wilayah sudah mulai menunjukkan minat untuk terlibat dalam pengembangan pulau-pulau tersebut. Beberapa perusahaan migas nasional juga dilaporkan telah melakukan pendekatan kepada kedua pemprov.
Ahli ekonomi regional memperkirakan kerja sama ini dapat meningkatkan PDRB kedua provinsi secara signifikan. “Ini bisa menjadi model kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan,” ujar Dr. Rina Dewi dari Universitas Sumatera Utara.
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menciptakan mekanisme pengelolaan yang efektif dan bebas dari praktik KKN. Untuk itu, kedua pemprov berjanji akan melibatkan lembaga pengawas independen dalam seluruh prosesnya.
Jika berhasil, kolaborasi Aceh-Sumut ini bisa menjadi preseden baik bagi penyelesaian sengketa wilayah lainnya di Indonesia. Pendekatan win-win solution ini diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain yang memiliki masalah serupa.
Implementasi kerja sama ini akan menjadi ujian nyata bagi kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam secara kolaboratif. Hasilnya akan sangat menentukan masa depan pengembangan wilayah perbatasan di Indonesia.