DUNIAMEDAN.COM – Website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mendadak jadi sorotan setelah diretas pihak tak bertanggung jawab. Situs yang seharusnya memuat informasi kebencanaan itu malah menampilkan promosi obat aborsi ilegal bernama Cytotek Misoprostol.
Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, membenarkan adanya peretasan tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung kehilangan akses ke laman resmi instansi setelah mengetahui adanya konten tidak pantas tersebut.
“Sudah kami buka websitenya, ternyata tidak bisa diakses lagi. Itu sudah jelas ulah hacker,” kata Yunita Sari kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Kasus ini segera dilaporkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan agar dapat ditangani secara teknis. BPBD berharap segera ada langkah pemulihan agar website bisa kembali digunakan sesuai fungsi semestinya.
Yunita menegaskan, BPBD Medan tidak pernah sekalipun mempublikasikan produk atau iklan komersial, apalagi terkait obat aborsi. Karena itu, peretasan ini dianggap sebagai bentuk serangan siber yang serius dan mencoreng citra lembaga pemerintah.
“Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan obat itu. Website BPBD hanya berisi informasi kebencanaan, bukan yang lain,” tegasnya.
Diskominfo Medan diminta segera melakukan investigasi digital untuk melacak asal-usul serangan dan memulihkan sistem. Upaya penanganan ini penting agar website tidak kembali dimanfaatkan untuk konten yang merugikan masyarakat.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem keamanan siber di lembaga pemerintah daerah. Menurut pengamat, situs resmi pemerintah rentan menjadi sasaran peretas karena umumnya belum memiliki standar keamanan setara lembaga nasional.
Selain menurunkan kepercayaan publik, serangan siber juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan. Dalam kasus ini, promosi obat aborsi jelas berbahaya karena terkait praktik ilegal dan berisiko pada kesehatan masyarakat.
Masyarakat diminta berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang muncul di laman resmi bila kontennya tidak sesuai fungsi instansi. Pemerintah juga diharapkan segera merilis klarifikasi agar publik tidak salah persepsi.
Sementara itu, Yunita Sari mengimbau masyarakat agar tetap merujuk pada kanal resmi komunikasi BPBD Medan di media sosial maupun kontak darurat bila membutuhkan informasi kebencanaan.
“Kami tetap melayani masyarakat lewat jalur resmi lainnya, jadi jangan sampai bingung. Website sedang kami koordinasikan untuk segera dipulihkan,” jelasnya.
Kejadian ini juga memperkuat urgensi kolaborasi antara instansi daerah dengan lembaga keamanan siber nasional untuk mengantisipasi serangan serupa. Peningkatan firewall, sistem autentikasi berlapis, dan monitoring real-time menjadi langkah yang mendesak.
Pihak BPBD berharap kasus ini dapat segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. Terlebih, website merupakan salah satu sarana utama untuk menyebarkan informasi cepat saat terjadi bencana di Kota Medan.
Dengan kejadian ini, Pemko Medan diingatkan untuk menaruh perhatian lebih besar pada perlindungan data dan sistem digital pemerintahan. Serangan siber bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius terhadap pelayanan publik.