KOTA MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Jumat (27/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan. Rapat ini membahas percepatan program pemulihan di sejumlah wilayah terdampak bencana. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mempercepat langkah pemulihan.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. Selain itu, rapat diikuti para menteri terkait dan kepala daerah dari wilayah terdampak. Fokus utama pembahasan adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program.
Dalam arahannya, Menko PMK menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Proses rehabilitasi harus dilakukan secara terencana dan tepat sasaran. Data kerusakan dan kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan program. Transparansi serta akuntabilitas juga ditekankan dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Wakil Wali Kota Medan menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan percepatan rehabilitasi. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Medan untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Koordinasi teknis akan terus diperkuat agar program berjalan efektif. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi di lapangan.
Rapat ini membahas perkembangan penanganan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak. Evaluasi terhadap progres pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda utama. Selain infrastruktur fisik, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Pendekatan komprehensif dinilai penting dalam proses rekonstruksi.
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibentuk untuk mengoordinasikan upaya pemulihan secara terpadu. Keterlibatan berbagai kementerian memastikan penanganan berjalan lintas sektor. Kementerian teknis memberikan dukungan sesuai bidang masing-masing. Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana utama di wilayahnya.
Dalam rapat tersebut, disampaikan pula pentingnya percepatan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Penyediaan fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan juga menjadi prioritas. Pemerintah ingin memastikan layanan dasar segera pulih. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat.
Wakil Wali Kota Medan mengikuti jalannya rapat secara aktif dari Command Center. Fasilitas digital dimanfaatkan untuk mendukung koordinasi jarak jauh. Teknologi dinilai membantu mempercepat komunikasi antarinstansi. Dengan sistem daring, pembahasan tetap berjalan efektif meski lintas wilayah.
Selain infrastruktur, aspek pemulihan ekonomi lokal turut dibahas. Pemerintah mendorong program pemberdayaan masyarakat agar roda ekonomi kembali bergerak. Dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah menjadi bagian dari strategi pemulihan. Langkah ini diharapkan mempercepat kebangkitan ekonomi daerah.
Menko PMK juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko bencana ke depan. Proses rekonstruksi harus memperhatikan aspek ketahanan dan keberlanjutan. Infrastruktur yang dibangun diharapkan lebih tangguh terhadap potensi bencana. Prinsip build back better menjadi salah satu pendekatan yang ditekankan.
Pemerintah daerah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diminta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala. Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam pengawasan program. Dengan laporan yang akurat, kebijakan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan lapangan. Pendekatan berbasis data menjadi landasan utama.
Wakil Wali Kota Medan menyatakan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Pemerintah Kota Medan siap memberikan dukungan administratif dan teknis sesuai kewenangan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Solidaritas antardaerah dinilai penting dalam situasi pascabencana.
Rapat koordinasi tingkat menteri ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana. Langkah terstruktur dan terkoordinasi menjadi strategi utama. Pemerintah ingin memastikan proses pemulihan berjalan cepat namun tetap terencana. Keterlibatan semua pihak menjadi faktor penentu keberhasilan.
Dalam penutup rapat, Menko PMK mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menjaga komunikasi intensif. Koordinasi yang baik akan mempercepat realisasi program rehabilitasi. Pemerintah pusat siap memberikan dukungan anggaran dan kebijakan. Namun implementasi di daerah tetap menjadi kunci utama.
Partisipasi Wakil Wali Kota Medan dalam rapat ini menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional. Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan menghasilkan pemulihan yang merata dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat berjalan optimal. Pemerintah berharap masyarakat dapat segera kembali menjalani aktivitas normal dengan kondisi yang lebih baik dan aman.