Labuhanbatu Utara — Kondisi jembatan besi di Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), yang sebelumnya sempat menjadi sorotan dan keluhan masyarakat karena kondisinya yang memprihatinkan, akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Labura melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu Utara, Simon Barus, menyampaikan bahwa jembatan yang dikeluhkan warga tersebut telah masuk dalam perencanaan penanganan infrastruktur pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026. Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Minggu (9/8/2026), Simon menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 miliar untuk perbaikan jembatan tersebut.
“Jembatan tersebut sudah dianggarkan dan direncanakan akan diperbaiki pada tahun 2026 ini, dengan anggaran sebesar Rp2,4 miliar,” ujar Simon.
Klarifikasi ini sekaligus menepis anggapan bahwa kondisi jembatan yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat tersebut luput dari perhatian pemerintah daerah, sebagaimana sempat dikeluhkan sejumlah warga sebelumnya.
Jembatan besi di Desa Kelapa Sebatang tersebut telah berusia cukup tua dan menjadi salah satu akses prioritas warga di Kecamatan Kualuh Leidong. Camat Kualuh Leidong, Riva Arya Ritonga, sebelumnya menjelaskan bahwa selama ini perbaikan jembatan hanya mengandalkan pemeliharaan rutin berupa rehabilitasi sederhana yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat setempat setiap tahunnya.
“Tiap tahun tetap dilakukan perbaikan oleh desa, tapi dengan dana swadaya oleh masyarakat,” ujar Riva.
Ia menambahkan, usulan perbaikan menyeluruh terhadap jembatan tersebut sebenarnya telah rutin diajukan warga melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahunnya, mengingat jembatan itu sangat dibutuhkan sebagai akses utama warga sehari-hari.
“Tiap tahun, usulan perbaikan jembatan itu kita usulkan dalam musrenbang. Kita berharap bisa segera diperbaiki, karena sangat dibutuhkan warga,” ucap Riva.
Sebelum klarifikasi ini disampaikan, kondisi jembatan tersebut sempat ditinjau langsung oleh Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, bersama Kepala Dinas PUPR Labura, Simon Barus, di sela-sela kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2026 di Desa Teluk Pulai Luar, kecamatan yang sama. Peninjauan langsung oleh pimpinan DPRD ini sempat menjadi harapan besar warga agar perbaikan jembatan segera terealisasi.
“Dari laporan Sekcam kala itu, Ketua DPRD telah meninjau ke lokasi jembatan, semoga dengan kehadiran beliau perbaikannya segera terealisasi,” pinta Riva.
Lebih lanjut, Simon Barus menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur jembatan di Kecamatan Kualuh Leidong pada tahun 2026 tidak hanya difokuskan pada satu titik di Desa Kelapa Sebatang saja. Menurutnya, setidaknya terdapat tiga paket anggaran pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang direncanakan untuk direalisasikan di Kecamatan Kualuh Leidong sepanjang tahun 2026.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Labura tengah berupaya membenahi infrastruktur jembatan secara lebih menyeluruh di kecamatan pesisir tersebut, tidak hanya merespons satu keluhan spesifik dari warga, melainkan turut mengantisipasi kebutuhan infrastruktur di titik-titik lain yang sama-sama menjadi akses vital masyarakat Kualuh Leidong.
Dengan adanya klarifikasi dan kepastian anggaran ini, warga Desa Kelapa Sebatang dan sekitarnya berharap proses perbaikan jembatan dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan, mengingat kondisi jembatan yang sudah lama dikeluhkan tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga yang setiap hari melintas, terutama saat kondisi jembatan semakin memburuk dari waktu ke waktu.
Kecamatan Kualuh Leidong sendiri merupakan salah satu kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kualuh Hilir yang terletak di kawasan muara Sungai Kualuh dan Selat Malaka, dengan sejumlah desa yang aksesnya banyak bergantung pada jembatan-jembatan penghubung antarwilayah, termasuk Desa Kelapa Sebatang, sehingga kondisi infrastruktur jembatan di kawasan ini menjadi perhatian penting bagi kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi warga setempat.