DUNIAMEDAN.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Terpadu melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Jumat (26/6/2026). Sebanyak 13 titik tambang galian C jenis pasir menjadi sasaran dalam operasi tersebut. Dari jumlah itu, 11 lokasi berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, sementara dua lokasi lainnya berada di wilayah Kabupaten Sergai. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan di sektor pertambangan. Seluruh pengelola tambang diminta menghentikan aktivitas operasional hingga memenuhi seluruh ketentuan perizinan.
Tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha pertambangan. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga menyerahkan surat peringatan kepada pengelola tambang yang masih beroperasi tanpa izin resmi. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus pembinaan kepada para pelaku usaha. Pemerintah berharap para pengusaha segera mengurus legalitas usaha mereka. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penertiban difokuskan pada tambang galian C jenis pasir yang berada di sepanjang aliran Sungai Ular. Kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu lokasi aktivitas penambangan pasir yang cukup aktif. Namun, sebagian aktivitas diketahui belum mengantongi izin sesuai regulasi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan tegas. Penegakan aturan dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban usaha pertambangan.
Dalam kegiatan tersebut, tim tidak hanya menghentikan aktivitas tambang, tetapi juga memberikan edukasi kepada para pelaku usaha. Mereka dijelaskan mengenai pentingnya memiliki izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan operasional. Perizinan menjadi syarat utama agar aktivitas usaha memiliki kepastian hukum. Selain itu, izin juga menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap dampak lingkungan. Pemerintah berharap pendekatan persuasif dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa penambangan tanpa izin dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Selain berpotensi merusak lingkungan, aktivitas ilegal juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Penambangan yang tidak terkendali berisiko menyebabkan erosi, pendangkalan sungai, hingga meningkatkan ancaman banjir. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan akan terus diperkuat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen menjaga kelestarian sumber daya alam.
Para pengelola tambang yang masih beroperasi tanpa izin diminta segera menghentikan seluruh kegiatan. Mereka diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen perizinan sesuai prosedur yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk mengurus legalitas usahanya. Namun, selama izin belum diterbitkan, aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan berlangsung. Kebijakan tersebut diterapkan tanpa pengecualian.
Tim Terpadu juga melakukan pendataan terhadap seluruh lokasi tambang yang diperiksa. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pengawasan pertambangan di Sumatera Utara. Pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitas penambangan berjalan sesuai ketentuan hukum. Pendataan juga membantu dalam proses pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain aspek legalitas, pemerintah turut menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Setiap aktivitas penambangan harus memperhatikan keseimbangan alam dan keselamatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, setiap izin usaha juga disertai berbagai persyaratan teknis terkait pengelolaan lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi kewajiban seluruh pelaku usaha. Pemerintah tidak ingin aktivitas ekonomi mengorbankan kelestarian lingkungan.
Masyarakat di sekitar lokasi tambang diharapkan ikut berperan dalam mengawasi aktivitas pertambangan. Apabila ditemukan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung pengawasan di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat upaya penegakan aturan. Dengan demikian, praktik pertambangan ilegal dapat diminimalkan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menegaskan bahwa penertiban ini bukan untuk menghambat dunia usaha. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkelanjutan. Pelaku usaha yang memenuhi seluruh persyaratan akan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan perlindungan bagi investasi yang dilakukan secara legal. Pemerintah berharap seluruh pengusaha dapat mematuhi regulasi yang berlaku.
Aktivitas pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi syarat utama agar manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong praktik pertambangan yang legal dan berkelanjutan. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan juga melakukan monitoring terhadap kondisi lapangan. Hasil pengawasan akan menjadi dasar bagi langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah. Apabila ditemukan pelanggaran yang berulang, penindakan sesuai ketentuan hukum dapat diterapkan. Pemerintah mengingatkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan menjadi kunci terciptanya tata kelola pertambangan yang baik.
Penertiban tambang ilegal di Deliserdang dan Sergai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam di Sumatera Utara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang masih mengabaikan ketentuan perizinan. Di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang bagi pelaku usaha yang ingin mengurus izin secara resmi. Proses legalisasi diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam sektor pertambangan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayahnya. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan instansi terkait akan terus diperkuat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan tanpa izin yang merugikan masyarakat maupun lingkungan. Pengawasan rutin akan menjadi bagian dari strategi penataan sektor pertambangan. Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha dapat mendukung kebijakan tersebut.
Melalui penertiban ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang legal, aman, dan ramah lingkungan. Seluruh pengelola tambang diimbau segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan sebelum kembali menjalankan aktivitas usaha. Pemerintah juga memastikan pembinaan kepada pelaku usaha akan terus dilakukan agar proses legalisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan kepatuhan terhadap regulasi, sektor pertambangan diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Utara.