Medan — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dan kelompok penyandang disabilitas dalam proses perencanaan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama untuk memastikan pembangunan kota berjalan adil dan inklusif. Menurutnya, suara kelompok rentan tersebut tidak cukup hanya didengar, tetapi wajib menjadi pertimbangan nyata dalam menentukan kebijakan dan prioritas anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Rico Waas yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota, Adlan, saat membuka Forum Multipihak “Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) – Layanan Kesehatan dan WASH yang Inklusif di Kota Medan”, Selasa (11/8/2026), di Raflesia Room, Swiss-Belinn Gajah Mada, Medan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang mencakup akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pelayanan kesehatan. Secara khusus, Rico Waas menyoroti persoalan lingkungan dan infrastruktur yang masih dihadapi warga di kawasan pesisir Kota Medan.
“Pembangunan yang inklusif berarti tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena kondisi lingkungan, keterbatasan fasilitas, maupun hambatan dalam memperoleh pelayanan,” tegas Rico dalam sambutannya.
Ia juga meminta agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Medan, termasuk Puskesmas, tidak hanya tersedia secara kuantitas, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang ramah dan mudah diakses oleh warga penyandang disabilitas maupun seluruh kalangan masyarakat.
Terkait pentingnya keterlibatan perempuan, Wali Kota menilai kaum perempuan memiliki pengalaman harian yang sangat dekat dengan tata kelola kebutuhan dasar rumah tangga, seperti air bersih, sanitasi lingkungan, hingga kesehatan keluarga. Oleh karena itu, menurutnya, kontribusi pemikiran perempuan menjadi sangat krusial dalam merumuskan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kaum perempuan memiliki pengalaman harian yang sangat dekat dengan tata kelola kebutuhan dasar rumah tangga, seperti air bersih dan sanitasi. Kontribusinya sangat krusial,” ujar Rico.
Forum ini menjadi ajang bagi Koalisi PRIMA untuk memaparkan hasil pendataan partisipatif yang mereka lakukan di kawasan pesisir Kota Medan, khususnya di Kelurahan Bagan Deli dan Belawan I. Hasilnya cukup mengejutkan: sebanyak 35 persen rumah tangga yang didata di kedua kelurahan tersebut ternyata belum memiliki akses air bersih. Bahkan, sekitar 80 persen warga yang sudah memiliki akses air bersih perpipaan harus menempuh jarak lebih dari 100 meter untuk menjangkaunya.
Kondisi di sektor sanitasi tak kalah memprihatinkan. Data Koalisi PRIMA menunjukkan sebanyak 82,14 persen rumah tangga di kawasan tersebut tidak memiliki saluran pembuangan air kotor dari kakus, WC, atau toilet yang layak. Mayoritas rumah tangga bahkan belum memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik sama sekali, sebuah kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan lingkungan bagi warga sekitar.
Koordinator Koalisi PRIMA, Salbiyah, menjelaskan bahwa pemetaan partisipatif dan analisis anggaran yang mereka lakukan bertujuan untuk melihat apakah sumber daya publik selama ini sudah diarahkan pada layanan yang paling dibutuhkan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan di kawasan pesisir dan penyandang disabilitas.
“Pemetaan partisipatif dan analisis anggaran yang kami lakukan menjadi salah satu cara untuk melihat apakah sumber daya publik sudah diarahkan pada layanan yang paling dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan di kawasan pesisir dan penyandang disabilitas. Kami berharap forum ini dapat menghadirkan titik temu antara aspirasi dan kebutuhan warga terkait isu WASH dan layanan kesehatan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Medan,” ujar Salbiyah.
Koalisi PRIMA sendiri telah menjalankan berbagai kegiatan advokasi di Kota Medan sejak 2023, meliputi pendataan partisipatif, analisis anggaran, penyusunan Community Action Plan (CAP), hingga penyampaian usulan prioritas mengenai isu Water, Sanitation and Hygiene (WASH) di kawasan pesisir serta aksesibilitas infrastruktur kesehatan kepada pemerintah kota.
Dalam menjalankan advokasinya, Koalisi PRIMA terbagi ke dalam dua sektor utama, yakni sektor Kesehatan dan Reproduksi (KESPRO) yang dipelopori Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), serta sektor Air dan Sanitasi (WASH) yang digawangi Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI). Kedua komunitas akar rumput yang berfokus pada isu inklusi dan pemenuhan hak perempuan ini secara konsisten melakukan pendataan, audit sosial, hingga audiensi dengan pemerintah demi mewujudkan desain anggaran publik yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.
Rico Waas berharap forum PRIMA ini tidak hanya berhenti sebagai ajang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat masuk ke dalam prioritas anggaran daerah. Pemko Medan menyatakan menyambut terbuka berbagai masukan dan rekomendasi dari Koalisi PRIMA serta seluruh elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam forum tersebut.
Seluruh aspirasi yang masuk nantinya akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029, guna mendukung terwujudnya visi “Medan Bertuah” yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.
“Kita ingin membangun kota yang kita cintai ini supaya semakin sehat, bersih, nyaman, dan dapat memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat,” ungkap Rico Waas dalam sambutannya.
Dengan terungkapnya temuan kesenjangan akses air bersih dan sanitasi di kawasan pesisir Kota Medan, forum PRIMA ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk lebih serius mengarusutamakan kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan pesisir dan penyandang disabilitas, dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan kota ke depan, sehingga layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga Kota Medan tanpa terkecuali.