Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR Capai Lebih dari 24 Ribu Tanda Tangan, DPR dan KPU Beri Tanggapan

DPR RI – Sebuah petisi yang mendesak pembukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Petisi tersebut dimuat di laman Change.org dan diinisiasi oleh seorang warga bernama Farida Octavia. Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 23.01 WIB, petisi itu telah mengumpulkan 24.088 tanda tangan dari warganet. Jumlah dukungan tersebut terus bertambah seiring meluasnya pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Fenomena ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu transparansi latar belakang pendidikan para wakil rakyat.

Desakan tersebut mencuat setelah polemik keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Polemik itu memantik diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya keterbukaan dokumen pendidikan para pejabat publik. Sebagian masyarakat menilai persoalan serupa semestinya juga dapat diuji pada para anggota legislatif. Dari situlah gagasan untuk mendorong keterbukaan ijazah seluruh anggota DPR muncul dan memperoleh dukungan. Petisi ini pun menjadi salah satu wujud partisipasi warga dalam mengawasi pejabat publik.

Dalam isi petisinya, Farida meminta pimpinan DPR membuka dokumen riwayat pendidikan seluruh anggota dewan. Dokumen yang diminta mencakup jenjang pendidikan mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Menurut Farida, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat menilai integritas para wakil yang mereka pilih. Ia berpendapat bahwa jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum harus disertai pertanggungjawaban yang transparan. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas dan kejujuran lembaga legislatif.

Selain kepada pimpinan DPR, petisi itu juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta kementerian terkait. Farida mendesak lembaga-lembaga tersebut melakukan audit serta verifikasi ulang ijazah para anggota DPR. Proses tersebut diminta berlangsung secara transparan dan independen agar hasilnya dapat dipercaya publik. Menurutnya, verifikasi yang terbuka akan menghindarkan kecurigaan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap parlemen. Desakan ini sekaligus menempatkan KPU dan kementerian sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjawab tuntutan tersebut.

Menanggapi petisi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pendidikan calon anggota legislatif sebenarnya telah tersedia. Menurutnya, dokumen tersebut dapat ditemukan di laman KPU dan dapat diakses oleh siapa saja. Dengan demikian, ia menilai informasi mengenai latar belakang pendidikan para calon anggota dewan sudah terbuka bagi publik. Pernyataan itu menegaskan bahwa mekanisme keterbukaan informasi sebenarnya telah berjalan melalui lembaga penyelenggara pemilu. Meski begitu, masyarakat masih menantikan langkah lebih lanjut dari pimpinan DPR atas desakan yang disuarakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan dukungannya terhadap transparansi keabsahan ijazah. Ia menegaskan bahwa keterbukaan merupakan hal yang baik bagi penyelenggaraan lembaga negara. Namun, ia mengingatkan bahwa prosesnya harus tetap mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, verifikasi dokumen tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa dasar prosedur yang jelas. Tanggapan ini menunjukkan adanya sikap terbuka dari sebagian anggota dewan dengan tetap menekankan kepatuhan pada aturan.

Komisioner KPU RI Idham Kholik turut memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pendidikan yang ditetapkan. Syarat tersebut ialah telah menamatkan pendidikan tingkat SMA atau sederajat. Penegasan itu disampaikan untuk menjawab keraguan sebagian masyarakat atas keabsahan dokumen pendidikan para wakil rakyat. Pernyataan KPU tersebut menjadi rujukan penting bagi publik dalam menilai persoalan yang tengah diperbincangkan.

Di media sosial, petisi ini memantik beragam tanggapan dari warganet. Sebagian pihak mendukung penuh karena menganggap transparansi ijazah adalah hak publik atas pejabat yang dipilihnya. Sebagian lainnya menilai persoalan ini perlu disikapi dengan tetap menghormati mekanisme hukum dan menghindari prasangka tanpa bukti. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat selama disampaikan secara santun dan berdasar fakta. Diskusi publik yang berkembang diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi di lembaga negara.

Ke depan, publik menantikan tindak lanjut dari pimpinan DPR, KPU, dan kementerian terkait atas aspirasi yang disampaikan melalui petisi tersebut. Berbagai kalangan berharap pembahasan isu ini dapat berlangsung objektif, terbuka, dan sesuai aturan yang berlaku. Keterbukaan informasi dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Hingga kini, jumlah tanda tangan pada petisi tersebut masih berpeluang bertambah seiring perkembangan isu. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau oleh masyarakat dan awak media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *