BELAWAN – Dugaan aktivitas penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di sebuah gudang di Jalan Kapten Rahmad Buddin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, menuai sorotan dari kalangan aktivis di Sumatera Utara. Gudang tersebut diketahui disebut-sebut milik seseorang yang dikenal dengan nama Mat Codet. Hingga kini, informasi mengenai aktivitas di lokasi itu masih berupa dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Kabar tersebut memantik keresahan warga sekitar yang mengaku mengetahui keberadaan gudang dimaksud. Persoalan ini pun menjadi perbincangan di kalangan pegiat sosial dan pemerhati kebijakan energi.
Salah seorang aktivis Sumut, Khoirul Anwar Siregar, menjadi pihak yang menyuarakan kritik atas dugaan praktik tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan, agar tidak menutup mata terhadap informasi dan keresahan masyarakat. Menurutnya, laporan dan kegelisahan warga semestinya ditanggapi dengan langkah penyelidikan yang nyata. Ia menilai sikap diam aparat dapat menimbulkan tanda tanya di tengah publik. Desakan itu disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di wilayah Medan Marelan dan sekitarnya.
Khoirul menyatakan bahwa apabila dugaan aktivitas tersebut benar terjadi dan telah berlangsung cukup lama, kondisi itu patut menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian. Ia menekankan bahwa praktik penampungan BBM bersubsidi yang berlangsung berlarut-larut menunjukkan adanya celah dalam pengawasan. Oleh karena itu, ia berharap aparat tidak menunggu persoalan membesar sebelum bertindak. Menurutnya, penindakan yang cepat dan terukur akan menjadi jawaban atas keresahan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa kebenaran dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dalam keterangannya, Khoirul mengungkapkan bahwa masyarakat mengaku telah mengetahui keberadaan gudang yang diduga menjadi lokasi penampungan solar bersubsidi itu. Fakta tersebut, menurutnya, membuat publik bertanya-tanya mengapa belum ada tindakan yang terlihat dari pihak berwenang. Ia menilai pengetahuan warga tentang lokasi tersebut seharusnya dapat menjadi petunjuk awal bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan. Keresahan warga dinilai bukan sekadar isu, melainkan sinyal yang perlu direspons secara serius. Ia berharap aparat dapat menelusuri informasi itu secara profesional dan transparan.
Khoirul juga mengingatkan pentingnya menjaga persepsi publik terhadap penegakan hukum. Ia menyampaikan bahwa jangan sampai masyarakat beranggapan aktivitas yang diduga melanggar hukum dapat berlangsung begitu saja tanpa penindakan. Menurutnya, aparat harus membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum disebutnya sebagai fondasi kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pengingat agar setiap dugaan pelanggaran ditangani secara adil.
Selain kepada Polres Pelabuhan Belawan, Khoirul turut meminta perhatian dari pimpinan tertinggi Polri. Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Ia juga mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres Pelabuhan Belawan apabila ditemukan adanya pembiaran atau lemahnya pengawasan. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan jajaran kepolisian di tingkat bawah bekerja sesuai harapan masyarakat. Permintaan ini disampaikan dengan syarat adanya temuan yang membuktikan dugaan pembiaran tersebut.
Khoirul menegaskan bahwa Kapolri perlu turun tangan mengevaluasi kinerja jajaran di bawahnya apabila laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius. Ia mengkhawatirkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri akan semakin tergerus jika dugaan praktik ilegal tidak mendapat respons tegas. Menurutnya, ketegasan aparat dalam kasus semacam ini akan menjadi tolok ukur komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat citra kepolisian. Kepercayaan masyarakat, katanya, adalah modal utama dalam penegakan hukum.
Solar bersubsidi merupakan komoditas yang peruntukannya diatur pemerintah bagi kelompok masyarakat dan sektor usaha tertentu. Penyalahgunaan atau penimbunan BBM bersubsidi dapat merugikan masyarakat yang berhak karena menimbulkan kelangkaan serta membebani keuangan negara. Karena itu, praktik semacam ini kerap menjadi perhatian aparat dan publik di berbagai daerah. Di sisi lain, setiap dugaan harus dibuktikan melalui penyelidikan yang cermat agar tidak menimbulkan tudingan tanpa dasar. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi terhadap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Polres Pelabuhan Belawan maupun dari pihak yang disebut sebagai pemilik gudang terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Publik kini menanti langkah konkret aparat dalam menanggapi desakan yang disampaikan kalangan aktivis. Berbagai pihak berharap persoalan ini ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut mengenai dugaan penampungan solar bersubsidi di Medan Marelan akan terus dipantau oleh masyarakat.