Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem transparansi digital yang akan memungkinkan orang tua peserta didik memantau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah anak mereka. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun layanan publik yang semakin terbuka, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, di tengah skala pelaksanaan program yang kini telah menjangkau puluhan ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Rencana ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, yang akrab disapa Pak Dar, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN tengah menyiapkan ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai informasi seputar pelaksanaan MBG, mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan tersebut.
“Kami berusaha untuk menyiapkan satu portal di mana stakeholder MBG yang paling berkepentingan adalah sekolah dan orang tua itu bisa mengecek anaknya sekolah di mana, diberi makan oleh negara dengan menu yang apa, fotonya apa, kandungan gizinya apa, hari ini apa, besok apa, kemarin apa,” terang Sudaryono.
Melalui portal ini, masyarakat cukup masuk ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG. Dengan begitu, orang tua tidak perlu lagi menanyakan secara manual kepada pihak sekolah mengenai pelaksanaan program makan bergizi anaknya sehari-hari.
Selain informasi menu harian dan kandungan gizi, portal tersebut juga akan menampilkan lokasi SPPG yang melayani sekolah bersangkutan, identitas Kepala SPPG yang bertanggung jawab, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah tersebut.
Selain menghadirkan portal khusus bagi orang tua, BGN juga mengembangkan dashboard publik yang menampilkan informasi pelaksanaan Program MBG secara lebih luas dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Dashboard tersebut nantinya akan memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah-sekolah yang dilayani, hingga perkembangan pelaksanaan program secara nasional secara keseluruhan.
Kehadiran dashboard publik ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada masyarakat, akademisi, jurnalis, maupun pemangku kepentingan lain mengenai capaian dan sebaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia, tanpa harus mengandalkan informasi sepotong-sepotong dari berbagai sumber.
Sudaryono menargetkan portal transparansi ini dapat mulai diakses masyarakat dalam waktu dekat. Ia menyebut proses penyiapan sistem ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.
“Kami sedang menyiapkan satu skema atau sistem, nanti akan kami umumkan. Insyaallah mungkin minggu depan gitu kira-kira, paling lambat dua minggu lagi, atau minggu depan kami upayakan sudah bisa diakses,” kata Sudaryono.
Pengembangan portal transparansi bagi orang tua ini turut sejalan dengan sistem pengawasan digital (by system) yang tengah dibangun BGN di setiap dapur SPPG. Pengawasan ketat diterapkan mulai dari proses persiapan bahan baku, pematangan makanan, pengemasan, hingga waktu pengiriman makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Sudaryono menjelaskan bahwa titik rawan (bottleneck) dalam pelaksanaan program ini kerap berada pada level Kepala SPPG atau Kepala Dapur, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang tidak hanya mengandalkan kepercayaan semata.
“Bottlenecking ada pada Kepala SPPG atau Kepala Dapur. Maka kami punya prinsip ‘Trust is good, control is better’. Kita tidak bisa hanya percaya saja, tetapi bagaimana memonitor semua kegiatan di dapur itu by system,” tegas Sudaryono.
Inisiatif portal transparansi ini muncul di tengah sejumlah sorotan terhadap tata kelola Program MBG dalam beberapa waktu terakhir, termasuk temuan ratusan SPPG bermasalah yang sebelumnya diungkap sejumlah pihak, serta penanganan hukum terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan BGN yang tengah berjalan di Kejaksaan. Selain menyiapkan portal dan memperkuat pengawasan dapur, BGN pada pekan yang sama juga menegaskan dua fokus penting lainnya, yakni penanganan hukum secara terbuka terkait dugaan kasus korupsi tersebut, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mendukung penyelenggaraan Program MBG di seluruh satuan pendidikan.
Langkah membangun ekosistem digital dan transparansi ini juga tidak lepas dari kebijakan BGN sebelumnya yang sempat menghentikan sementara operasional puluhan ribu SPPG di seluruh Indonesia untuk ditata dan diverifikasi ulang, sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program bantuan makan bergizi bagi peserta didik ini.
Dengan hadirnya portal transparansi bagi orang tua dan dashboard publik bagi masyarakat luas, BGN berharap tingkat kepercayaan publik terhadap Program MBG dapat semakin meningkat, sekaligus memastikan standar pelayanan gizi bagi peserta didik dapat dipantau secara terbuka dan akuntabel oleh semua pihak yang berkepentingan, mulai dari orang tua, sekolah, hingga masyarakat umum.